KPPN Mojokerto Gelar Sosialisasi Persiapan Pensiun dan Perekaman Billing Perbendaharaan bagi Satuan Kerja

Mojokerto – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada satuan kerja serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas, KPPN Mojokerto menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Perekaman Billing Perbendaharaan dan Persiapan Pensiun bekerja sama dengan PT Taspen KCU Surabaya dan Bank Mandiri Taspen KCP Mojokerto.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama sebagai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mojokerto, Ibu Sri Martini, menegaskan komitmen KPPN Mojokerto untuk terus memberikan layanan yang informatif, responsif, dan pendampingan kepada satuan kerja, tidak hanya dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga dalam memberikan edukasi terkait persiapan memasuki masa pensiun. Beliau menyampaikan bahwa masa pensiun merupakan fase penting yang perlu dipersiapkan secara matang, baik dari aspek administrasi, pemenuhan hak ketaspenean, maupun kesiapan ekonomi. Sinergi antara KPPN Mojokerto, PT Taspen KCU Surabaya, dan Bank Mandiri Taspen KCP Mojokerto diharapkan mampu memberikan informasi yang menyeluruh sehingga peserta dapat mempersiapkan masa pensiun dengan lebih baik.

Perwakilan PT Taspen KCU Surabaya, Bapak Abdurahim Kamahi, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Menurut beliau, sosialisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai tahapan pengurusan pensiun, persyaratan administrasi, serta manfaat program Taspen. Beliau juga mengimbau seluruh calon pensiunan agar mulai menyiapkan dokumen sejak dini dan aktif berkoordinasi dengan unit kepegawaian masing-masing guna memastikan proses pengajuan hak pensiun berjalan tepat waktu.

Pada sesi penyampaian materi, Kepala Seksi Bank KPPN Mojokerto, Bapak Setyo Widodo, memaparkan tata cara perekaman Billing Perbendaharaan melalui aplikasi MPN. Peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan penggunaan aplikasi, mulai dari akses menggunakan akun Digit, perekaman referensi wajib bayar, pembuatan kode billing baik secara manual maupun melalui unggah ADK SIM Gaji Taspen, hingga proses monitoring billing dan pemanfaatan fitur pembayaran menggunakan QRIS. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai mekanisme penanganan kendala melalui KPPN Mitra Kerja maupun HAI DJPb.

Materi berikutnya disampaikan oleh Ibu Luki dari PT Taspen KCU Surabaya yang menjelaskan berbagai layanan ketaspenean bagi ASN. Materi mencakup tahapan pengurusan hak pensiun, pentingnya kelengkapan dan ketepatan dokumen, validasi data pribadi serta keluarga, hingga pemahaman mengenai manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Narasumber menekankan bahwa persiapan administrasi sejak dini akan membantu proses transisi menuju masa pensiun menjadi lebih tertib, lancar, dan memberikan ketenangan bagi peserta.

Selanjutnya, Bapak Rudy Nurcahyo dari Mandiri Taspen KCP Mojokerto menyampaikan materi mengenai kesiapan finansial menghadapi masa pensiun. Selain pengelolaan keuangan yang bijaksana, peserta juga memperoleh wawasan mengenai peluang pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam paparannya disampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan awal fase baru yang dapat dimanfaatkan untuk tetap berkarya melalui aktivitas usaha yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan kemampuan masing-masing.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan antusias. Peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar waktu yang tepat untuk mengajukan usul pensiun, kelengkapan dokumen yang diperlukan, mekanisme layanan PT Taspen, pemanfaatan layanan perbankan dalam pembayaran manfaat pensiun, hingga peluang memulai usaha setelah memasuki masa purna tugas. Diskusi ini menjadi wadah bagi peserta untuk memperoleh penjelasan langsung dari para narasumber sehingga berbagai permasalahan yang sering dihadapi dapat dipahami dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berlangsung dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengurusan pensiun, layanan ketaspenean, layanan perbankan, tata cara perekaman Billing Perbendaharaan, serta peluang pemberdayaan ekonomi melalui UMKM.

Kolaborasi antara KPPN Mojokerto, PT Taspen KCU Surabaya, dan Bank Mandiri Taspen KCP Mojokerto diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi satuan kerja dan calon penerima pensiun. Dengan persiapan administrasi yang dilakukan sejak dini, didukung pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan peluang usaha produktif, para calon pensiunan diharapkan dapat memasuki masa purna tugas dengan lebih siap, mandiri, dan sejahtera.

Mojokerto – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya organisasi, KPPN Mojokerto menyelenggarakan kegiatan Capacity Building Semester I Tahun 2026 dengan tema “Service Excellent – Delivering Outstanding Customer Experiences” pada Jumat (22/05).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPPN Mojokerto tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Mojokerto. Pelatihan menghadirkan narasumber dari PT Bank Muamalat Indonesia, yaitu Bapak Pradityo Agung Nursandi selaku Region Service Quality Jatim Bali Nusra dan BNSP Certified Trainer. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Mojokerto menyampaikan bahwa pelayanan publik saat ini menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Stakeholder tidak hanya membutuhkan layanan yang cepat dan tepat, tetapi juga pelayanan yang humanis, komunikatif, responsif, serta mampu memberikan pengalaman pelayanan yang positif. Beliau juga menegaskan bahwa service excellent bukan lagi sekadar pelengkap, namun telah menjadi bagian penting dari budaya kerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan orientasi pada kepuasan stakeholder. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek pelayanan prima, antara lain komunikasi efektif, penggunaan magic words, etika pelayanan, grooming dan penampilan profesional, penanganan pengaduan, hingga praktik roleplay service excellent. Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan KPPN Mojokerto semakin memperkuat mindset pelayanan serta mampu mengimplementasikan budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mewujudkan layanan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Hari Bakti Perbendaharaan diperingati setiap 14 Januari sebagai momentum refleksi, penguatan sinergi, dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu. Peringatan ini menandai komitmen insan perbendaharaan dalam mengelola APBN secara akuntabel, transparan, dan amanah sebagai state treasurer, regional chief economist, serta financial advisor untuk pembangunan Indonesia. Hal ini juga merupakan simbol komitmen insan perbendaharaan untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan ini berakar pada sejarah pengelolaan keuangan negara dan penetapan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada tahun 2026, peringatan ke-22 mengusung tema “Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”.

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 pada Selasa, 3 Maret 2026 KPPN Mojokerto mengadakan kegiatan Stakeholder Day yang dikemas dalam acara Sosialisasi Antikorupsi serta Penyampaian Penghargaan Satker Dengan Kinerja Terbaik Semester II Tahun 2026. Tamu undangan adalah para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Mojokerto sebanyak kurang lebih 87 satker. Harapannya dengan dilaksanakannya acara Stakeholder Day ini , para pengelola keuangan satker dapat lebih bersemangat memberikan kinerja terbaiknya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan/anggaran. Dengan demikian, hal ini (belanja pemerintah) dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perputaran roda perekonomian khususnya di wilayah Mojokerto Raya.

 Rangkaian Acara klik pada link berikut : Sosialisasi Antikorupsi serta Penyampaian Penghargaan Satker Dengan Kinerja Terbaik Semester II Tahun 2025

Sambutan oleh Plt. Kepala KPPN Mojokerto (Bpk. Setyo Widodo)

1. Bekerja Sendiri memberantas Korupsi pasti sulit, butuh dukungan dan gerakan bersama

 Jangan Memberi atau Menjanjikan: Jangan pernah menawarkan suap, hadiah, atau fasilitas kepada PNS

 Profesional: Bekerjalah dengan baik, bersaing dengan kualitas dan harga, bukan dengan memberi tanda terima kasih, pelicin, atau suap

 Laporkan : Lapor apabila ada PNS yang meminta/memeras melalui atsung/pimpinan ybs atau saluran resmi

 Jangan pernah memanfaatkan celah untuk berbuat Curang (peraturan, sistem, atau petugas)

2. Penyampaian Jargon "Lapor dan Tolak Gratifikasi"

3. Akan disampaikan gambaran umum Kinerja APBN Januari 2026 termasuk perkembangan realisasi belanja negara, penyaluran dana ke daerah serta berbagai program pemerintah yang didukung oleh apbn

4. Informasi terkait sensus ekonomi 2026 akan disampaikan dari BPS Kab.Mojokerto

5. Penyampaian inovasi layanan digital terbaru dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yang berfungsi sebagai platform konsultasi dan asistensi daring bagi satuan kerja. Layanan ini dirancang untuk memodel memodernisasi interaksi Antara KPPN dan satuan kerja akan lebih fleksibel dan transparanPoin-poin penyampaian Kinerja APBN sampai dengan Januari 2026

 Wilayah kerja KPPN Mojokerto terbagi 3 yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang

 Pendapatan negara (Regional Mojokerto Raya) 64,58M

a. Turun dari tahun 2025 160,60M – 59,78% (YoY)

b. Penjelasan masing-masing jenis pajak sbb:

 Pajak dalam negeri - Adanya kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi WP cabang sehingga penerimaan pajak cukup berkurang - Penurunan Pagu anggaran 2026 ikut memberikan kontraksi terhadap penerimaan PPN dan PPh sektor Instansi Pemerintah

 Cukai - Tidak terdapat penerimaan Cukai di Mojokerto Raya

 PNBP BLU - PNBP lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak yang dihimpun oleh satuan kerja selain BLU yang terkait dengan tusi maupun non tusi - PNBP masing-masing Kementerian Lembaga disesuaikan dengan Tusi dari satuan kerja seperti PNBP denda tilang dan ongkos, PNBP berperkara di pengadilan, PNBP Keagamaan, PNBP Jasa Keuangan dan PNBP secara umum dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN.

 PNBP Lainnya - BLU di Mojokerto Raya hanya terdapat satuan kerja Rumkit Bhayangkara di Pasuruan, Jawa Timur - PNBP dari BLU di Rumkit Bhayangkara yang sebagai penghimpun penerimaan PNBP BLU yaitu Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain BLU.

 Belanja negara (Regional Mojokerto Raya) 610,89M Persentase penyerapan belanja adalah sebesar 10,59% dengan rincian Belanja Pemerintah pusat sebesar 3,24% dan Transfer ke Daerah sebesar 16,02% Realisasi Transfer ke Daerah total sebesar 531,48M (16,02%)

 Defisit ((Regional Mojokerto Raya) 546,31M

Penyampaian Treasury Connect pada KPPN. Tujuan utamanya itu adalah memperluas cakupan layanan. Nah, jadi kita ingin bapak ibu tidak terfokus di satu KPPN saja. Konsultasi dan mungkin kedepannya Satker dapat melakukan transaksi dimana saja terdekat dalam hal melaksanakan perjalanan dinas diluar wilayah KPPN Mitranya.

 Pelaksanaan layanan konsultasi dan asistensi layanan treasury connect sejalan dan mendukung konsep FO layanan bersama DJPb.

 Layanan terintegrasi melalui aplikasi my interest.

Kegiatan Press Conference Kinerja APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2025 dan Sosialisasi Pengisian Data Capaian Output, dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama untuk kelancaran acara. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Plt. Kepala KPPN Mojokerto, Ibu Sri Martini. Disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk transparansi, edukasi dan publikasi serta sinergi dari Kemenkeu Satu diwilayah Mojokerto Raya kepada publik dan masyarakat terkait dengan kinerja penerimaan negara dan belanja negara APBN sampai dengan triwulan IV 2025. Pada kesempatan ini juga disampaikan apresiasi kepada para satuan kerja yang telah melalui pelaksanaan anggaran TA 2025 dengan baik sehingga sampai saat ini nilai IKPA Kementerian/Lembaga lingkup wilayah kerja KPPN Mojokerto sebesar 97.41. Disampaikan juga beberapa satuan kerja yang mendapat nilai IKPA 100 pada TA 2025. Beliau juga menyampaikan untuk pelaksanaan anggaran TA 2026 agar berjalan dengan baik bisa mewujudkan seluruh output yang ditargetkan oleh pimpinan.

Ibu Sri Martini, selaku Plt. Kepala KPPN Mojokerto memaparkan dan menjelaskan kinerja APBN s.d. triwulan IV Tahun 2025 di Mojokerto Raya, dengan rincian sebagai berikut: 2 i. Selama Tahun 2025, Pendapatan Negara terealisasikan sebesar Rp1,38 T atau 100,72%. Secara umum pertumbuhan Pendapatan Negara terkontraksi sebesar -5,37% dibanding tahun lalu. Pendapatan negara ditopang dari pendapatan pajak sebesar Rp.1,23 T dan dari PNBP sebesar Rp.0,15 T ii. Selama Tahun 2025, Belanja Negara terealisasikan sebesar Rp6,25 T atau 98,14%. Secara umum pertumbuhan Belanja Negara terkontraksi sebesar -1,46% dibanding tahun lalu. Belanja Negara berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1,79 T dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 4,46 T. iii. Penerimaan Pajak sebesar Rp1.227,43 Miliar s.d Triwulan IV 2025, Penerimaan PNBP tahun 2025 tercapai Rp154,34 M atau 267,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp57,54 M. Dan dibandingkan tahun lalu, tumbuh sebesar -4,49%. Kontribusi terbesar penerimaan PNBP tahun 2025 disumbang dari setoran penerimaan PNBP dari satkersatker lingkup Kepolisian RI yaitu 61,79% atau Rp 95,36 M diikuti oleh Kementerian ATR/BPN sebesar 22,63% atau Rp 34,92 M dan ketiga ditempati oleh Kemenag sebesar 5,47% atau 8,43 M. iv. Realisasi s.d. 31 Desember 2025 mencapai Rp 6,25 T atau 98,16 % APBN. Secara umum pertumbuhan Belanja Negara lebih rendah/terkontraksi sebesar - 3,28% dibanding tahun lalu. Belanja Negara berasal dari Belanja Pemerintah dan Belanja transfer ke Daerah. Belanja K/L Rp 1,79 T dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp 4,46 T.

b. Bapak Muhammad Yusrie Abas, selaku Kepala KPP Pratama Mojokerto memaparkan dan menjelaskan kinerja APBN s.d. triwulan IV Tahun 2025 di Mojokerto sebagai berikut: i. Penerimaan Pajak sebesar Rp1.227,43 Miliar s.d Triwulan IV 2025; ii. Kinerja penerimaan pajak terkontraksi pada periode TW IV 2025 dipengaruhi oleh hal sebagai berikut : - Adanya kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi WP cabang sehingga penerimaan pajak cukup berkurang - Perluasan basis pajak lainnya dengan memanfaatkan data yang dimiliki atau diperoleh dari ILAP (Instansi Lembaga Asosiasi Pihak Lain) - Kebijakan efisiensi anggaran ikut memberikan kontraksi terhadap penerimaan PPN dan PPh sektor Instansi Pemerintah - Restitusi pajak mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak s.d. TW.IV 2025 khususnya PPN. iii. Tantangan : - Tantangan terkait PPN: Pergerakan transaksi ekonomi yang belum begitu masif ditambah penurunan aktivitas produksi dan kegiatan industri ikut menyumbang turunnya penerimaan PPN. - Isu efisiensi anggaran juga mengakibatkan berkurangnya belanja barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, yang mempengaruhi setoran PPN dari instansi pemerintah. - Tantangan terkait PPh: Kondisi ekonomi dan menurunnya produksi dan kegiatan industri ikut menyumbang turunnya penerimaan PPh. Implementasi TER dan adanya efisiensi anggaran Instansi Pemerintah yang sedikit banyak 3 mengakibatkan berkurangnya belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes. - Kewajiban perpajakan tepat waktu, terdapat Objek Pajak Baru yang perlu dilakukan penelitian lanjutan - Tantangan terkait PTLL: Ketentuan pemakaian meterai elektronik mempengaruhi aktivitas transaksi meterai tempel yang diadministrasikan entitas usaha. - TPG Terpusat mengakibatkan atau berdampak berkurangnya Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP daerah.

c. Selanjutnya kegiatan Sosialisasi Pengisian Data Capaian Output disampaikan oleh Bapak Anton Suhardi selaku Jafung PTPN KPPN Mojokerto dengan rincian sebagai berikut:

i. Pengisian data capaian output pada Aplikasi SAKTI merupakan kewajiban seluruh unit kerja sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja. Dijelaskan bahwa data capaian output yang diinput harus mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, khususnya DIPA Tahun Anggaran 2025.

ii. Dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran satker, capaian output memiliki bobot indikator paling besar diantara indikator IKPA lainnya dengan bobot 25%. Dengan bobot yang begitu besar, diharapkan pelaporan capaian output yang dilaporkan Satker bisa semakin berkualitas dan akurat. Capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit yaitu komponen ketepatan waktu (30%) dan komponen capaian rincian output (RO) (70%). Ketepatan waktu dapat dinilai apabila satker melakukan pengiriman capaian output setiap bulannya tidak melebihi 5 hari kerja pada awal bulan pelaporan reguler. Komponen capaian RO untuk bulan Januari s.d. November dihitung berdasarkan ketercapaian realisasi RO (PCRO) terhadap target capaian output (TPCRO), sedangkan untuk bulan Desember atau apabila PCRO sudah mencapai 100% dihitung berdasarkan ketercapaian RVRO terhadap volume RO pada DIPA.

iii. Perekaman target kinerja (output) dilakukan oleh Satker pada aplikasi SAKTI secara bulanan dalam satu tahun anggaran. Satker dapat melakukan pemutakhiran/penyesuaian target kinerja satker secara triwulanan atau sepanjang terdapat revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah dan/atau target RO. Pemuktahiran reguler data proyeksi target kinerja normalnya dapat dilakukan dengan batas waktu sampai dengan hari kerja ke-10 (sepuluh) awal triwulan kerja.

Dalam pengisian target pada sistem Aplikasi SAKTI satker harus mengikuti kriteria yang ditetapkan yaitu :

- TPCRO kumulatif (Januari s.d. Desember) = 100 (tidak boleh lebih, tidak boleh kurang)

- TRVRO kumulatif (Januari s.d. Desember) = Sesuai Target RO dalam DIPA (tidak boleh lebih, tidak boleh kurang)

- Seluruh RO sudah diinput dengan lengkap dan sesuai. Setelah melakukan perekaman target kinerja, Satker melakukan pengiriman pada aplikasi SAKTI, agar datanya bisa dialirkan ke sistem Aplikasi OM SPAN. Untuk melakukan monitoring kiriman data target capaian output pada 4 aplikasi OM SPAN bisa dilihat pada Menu Monev PA > Monitoring Kiriman Target. Apabila ada pemuktahiran target kinerja kembali, Satker wajib melakukan pengiriman ulang.

iv. Satker menginput data realisasi kinerja pada aplikasi SAKTI. Komponen pengisian realisasi kinerja data capaian output yang wajib diisikan oleh Satker ialah : - Realisasi Volume RO (RVRO) merupakan capaan keluaran output riil berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satker atas penggunaan anggarannya. - Progres Capaian RO (PCRO) merupakan presentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahaan atu aktivitas yang dilakukan satker dalam mencapai suatu output riil/ spesifik berupa barang/jasa. - Keterangan merupakan informasi tambahan terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan dan/atau penjelasan lainnya. v. Dalam rangka meningkatkan kualitas data penyampaian data realisasi capaian output, diterapkan validasi data isian pada aplikasi OMSPAN. Satker bisa mengetahui RO yang tidak valid pada Aplikasi OMSPAN Satker dengan mencari menu Monev PA > Konfirmasi Capaian Output > Monitoring Validasi Capaian Output. Apabila terkena kode validasi 02, 05, dan 07 Satker wajib melakukan konfirmasi pada Aplikasi OMSPAN Satker Menu Monev PA > Konfirmasi Capaian Output > Kertas Kerja KCO > Klik Detail > Konfirmasi Satker. Sedangkan untuk RO yang terkena validasi 01, 03, 04, 06, dan 08 Satker wajib melakukan perbaikan pengisian data realisasi capaian output dari aplikasi SAKTI dan melakukan pengiriman ulang realisasi capaian output sampai RO mendapatkan status kode validasi 00 (Data Valid) dan Terkonfirmasi, agar bisa dihitung dalam penilaian IKPA.

Dalam rangka mewujudkan transparansi, edukasi dan publikasi serta sinergi dari Kemenkeu Satu di wilayah Mojokerto Raya, KPPN Mojokerto beserta KPP Mojokerto dan KPP Jombang, menyelenggarakan Konferensi Pers Rilis Kinerja APBN dari Sisi Penerimaan dan Pengeluaran Negara periodesampai dengan triwulanIV2025 di Wilayah Mojokerto Raya. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja wilayah Mojokerto Raya dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengisian Data Capaian Output.

Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 KPPN Mojokerto

Pada Rabu, 14 Januari 2026, KPPN Mojokerto memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 dengan menghadiri dan mengikuti acara puncak Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan secara daring dengan melibatkan semua unit vertikal DJPb di seluruh Indonesia.

Hari Bakti Perbendaharaan diperingati setiap tanggal 14 Januari oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai momentum refleksi perkembangan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan sejak ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada tahun ini, Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 mengusung tema “Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Tema tersebut relevan dengan peran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional melalui penajaman dan penguatan tugas dan fungsi DJPb sebagai treasurer, regional chief economist dan financial advisor, serta dengan tetap mengedepankan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Motto KPPN Mojokerto yaitu “Tiada Henti Berinovasi” . Motto ini diharapkan dapat terus memacu kreativitas para pegawai KPPN Mojokerto dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder. Dengan melaksanakan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat Insan Perbendaharaan khususnya di KPPN Mojokerto untuk terus berupaya menegakkan integritas,  meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu berkontribusi memberikan kinerja terbaiknya kepada organisasi yang akan berdampak positifi bagi masyarakat luas.

Kegiatan briefing dan doa pagi pada Selasa 7 Oktober 2025, dipimpin oleh Plt. II KPPN Mojokerto (Bapak Setyo Widodo) dengan menyampaikan motivasi pagi kepada seluruh pegawai KPPN Mojokerto agar selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Beliau mengingatkan sudah menjelang akhir tahun anggaran, seperti biasa akan terjadi peningkatan volume pekerjaan, sehingga perlu menjaga kondisi dan kesehatan agar dapat menyelesaikan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dan juga selalu diingatkan untuk selalu mematuhi kode etik hal ini penting bagi setiap pegawai KPPN Mojokerto, karena dengan menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan profesional, akan memberikan dampak besar pada reputasi individu, unit kerja, dan instansi secara keseluruhan. Materi dilanjutkan oleh Indhi Ery Dhani selaku Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Mojokerto dalam kegiatan GKM Sosialisasi Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dan teknis pengisian Kuisioner Monev Implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG), dengan rincian penjelasan sbg berikut :

1. Materi yg disampaikan terkait tema Upaya Pencegahan Tindakan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran no. SE-36/MK.1/2020 Pencegahan Dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

2. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berpotensi terjadi di lingkungan kerja baik dilakukan secara fisik, verbal, non verbal maupun digital. Dan ini merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminatif yang mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, dimana hal tersebut berpotensi terjadi pula di lingkungan kerja KPPN Mojokerto.

3. Harapan setelah dilakukan internalisasi di lingkup KPPN Mojokerto:

 Pejabat dan pegawai KPPN Mojokerto melakukan komitmen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual.

 Para pimpinan memberikan keteladanan dan menjadi role model serta melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing.

 Tegas memberikan sanksi jika terjadi tindakan pelecehan seksual.

 Setiap pejabat dan pegawai saling meningkatkan kepekaan dan kesadaran untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual.

4. Disampaikan petunjuk pengisian kuesioner monev implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)

5. Penandatanganan piagam komitmen bersama pelaksanaan pencegahan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual seluruh Pejabat dan Pegawai pada KPPN Mojokerto.